Kaitan Human Relation dan Public Relation dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat dalam Proses Penyelengaraan Pemilu

                Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat serta kebebasan memilih dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipsi serta aspirasi masyarakat untuk bersama-sama membangun demokrasi. Karena, sama-sama kita ketahui tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam pelaksaaan demokrasi yang salah satunya adalah pemilihan umum masih sangat rendah.Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat kesinambungan seperti human relation, public relation, partisipasi dalam kegiatn partai, lobbying dan sebagainya. Untuk itu, human relation dan public relation dalam hal ini perlu menjadi perhatian khusus dan perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat.

                Human relation menurut Cabot dan Kahl (1967) suatu sosiologi yang kongkrit karena meneliti situasu kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh dan psikologisnya. Jadi, interaksi mengakibatkan dan menghasilkan penyesuaian diri secara timbal balik yang mencakup kecakapan dalam penyesuaian dengan situasi baru. Dan, apa kaitannya dengan pemilihan umum. Human relation menekan pada hubungan atau interaksi yang terjadi baik interaksi dengan satu orang, interaksi dengan kelompok untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan. Tentunya dalam interaksi tersebut dibutuhkan pemahaman (muthual andestandy). Disinilah letak jurang pemisah antara masyarakat dan para calon kandidat dalam penyelengaraan pemilihan umum. Apa yang diinginkan masyarakat dalam demokrasi ini, seringkali tidak begitu dipahami oleh para kandidat yang mencalonkan diri untuk duduk di kursi parlemen. Hal tersebut menjadikan iteraksi yang terjadi kurang tepat sasaran, sehingga apa yang diingkan masyarakat atau tujuan masyarakat tidak tercapai. Sehingga masyarakat merasa dirugikan dan bersikap apatis terhadap penyelengaraan pemilian umum. Untuk itu, perlunya interaksi yang selalu dijaga oleh para kandidat kepada masyarakat untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

Sedangkan public retation kegiatan komunikasi yang pada hakikinya adalah komunikasi dua arah atau timbal balik (two way communicatioans). Public relation menekankan pada pencitraan yang salah satu prinsipnya adalah pencitraan terhadap lembaga. Hal ini yang perlu dilakukan oleh para penyelenggara pemilihan umum atau para partai politik untuk menyakinkan masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Karena salah satu fungsi public relatioan adalah membina sikap mental masyarakat agar dalam diri mereka tumbuh ketaatan, kepatuhan, dan dedikasi terhadap lembaga-lembaga yang mereka anggap baik.

Human relation dan public relation adalah salah satu cara untuk membangun demokrasi di Indonesia lebih baik lagi. Karena kribilitas yang mereka jastifikasikan kepada kita adalah bagaimana kita menjaga interaksi dan komunikasi kita terhadap orang lain. Karena proses interaksi melibatkan perasaan, kata yang diucapkan dalam komunikasi, mencerminkan perasaan dan sikap, proses penyesuaian diri. Hubungan antar manusian secara encoba menemukannya, mengidentifikasi masalah dan membahas untuk mendapatkan pemecahannya. Serta stigma orang kepada kita tercermin dari bagaimana kita membangun komunikasi dan interaksi kepada mereka.